Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan

Senin, 21 September 2026 - 15:33 WIB

Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan

PlatMerah.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Jumat, 18 September 2026. Pembukaan ini menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029. Dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Puan menyampaikan sejumlah isu penting yang tengah menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan penanganan segera oleh pemerintah.

Fokus Utama Masa Persidangan

Puan menekankan bahwa DPR akan memastikan kinerja pemerintah berkontribusi nyata dalam memperbaiki kehidupan rakyat. Beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan adalah penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, serta perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online juga menjadi perhatian DPR dalam masa persidangan ini.

Isu Kebakaran Hutan dan Dampak Kemarau

Tidak hanya persoalan hukum dan ketenagakerjaan, Puan juga menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi. Dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian juga menjadi perhatian penting. DPR berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan guna menangani persoalan tersebut secara serius.

Tata Kelola Anggaran dan Pendidikan

Puan juga menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola anggaran serta penyelenggaraan pendidikan nasional. DPR akan mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan sektor riil dan mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, akses pelayanan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang harus diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.

Agenda Kenegaraan dan Partisipasi Presiden

Rapat pembukaan masa persidangan ini turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR. Penyampaian ini menjadi bagian dari agenda kenegaraan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD.

Peran DPR dalam Mengawal Isu Nasional

Puan Maharani menegaskan bahwa berbagai isu yang diangkat akan menjadi fokus DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung stabilitas nasional dalam berbagai sektor.