Rahmansyah Pembangunan Infrastruktur Tertunda karena Bencana Kembali Dilanjut
Plat Merah – Kunjungan kerja DPRD Sumatera Utara yang dipimpin oleh Rahmansyah Sibarani ke Kota Sibolga pada 7 Juli 2026 menjadi momentum evaluasi krusial bagi pemulihan infrastruktur yang sempat tertunda akibat bencana alam. Kunjungan tersebut mengungkapkan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pemulihan daerah yang terguncang, sekaligus menegaskan peran strategis DPRD sebagai pengawal program pembangunan.
Rp10 Miliar Bantuan Provinsi untuk Multi Sektor
Menurut data yang diungkapkan oleh Rahmansyah, Kota Sibolga memperoleh bantuan keuangan provinsi sebesar Rp10 miliar di 2026, yang dialokasikan untuk tiga sektor utama:
| Sektor | Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|
| Infrastruktur | Rp6 miliar | Pembangunan jalan provinsi dan jembatan darurat |
| Perikanan | Rp2,5 miliar | Pembangunan dermaga dan pelabuhan ikan |
| Kesehatan | Rp1,5 miliar | Pengadaan alat kesehatan dan pengembangan puskesmas |
Kebijakan ini merupakan lanjutan dari sejumlah program yang pernah terhenti akibat bencana alam yang melanda kawasan pesisir Sumatera Utara pada 2024, termasuk banjir bandang dan longsor yang merusak 15 jalan utama dan 3 jembatan vital.
Kolaborasi Politik dan Pemerintahan
Rahmansyah menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan alokasi anggaran. “Keberhasilan ini didapat dari kerja keras sembilan wakil rakyat Dapil IX yang konsisten menyuarakan kebutuhan 6 kabupaten/kota di wilayah Pantai Barat,” ujarnya.
Beberapa tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan anggaran meliputi:
- Perbedaan prioritas antara pemerintah provinsi dan daerah
- Proses verifikasi dokumen yang memakan waktu 3-4 bulan
- Pengalihan anggaran darurat ke program jangka menengah
Untuk menjamin transparansi, DPRD telah menetapkan mekanisme monitoring berkala setiap 3 bulan terhadap realisasi anggaran, dengan laporan publik yang diunggah ke portal resmi.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Selain dampak fisik, bantuan ini diharapkan menciptakan 1.200 tenaga kerja lokal dalam 12 bulan ke depan, terutama di sektor konstruksi dan perikanan. Analisis dari Institut Pemerintahan dan Kebijakan (IPK) menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan di sektor infrastruktur dapat menghasilkan multiplier effect hingga 3 kali lipat dalam perekonomian regional.
Kronologi Proyek yang Dikembalikan
| Tahun | Jumlah Proyek | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 22 proyek | Ditunda akibat bencana |
| 2025 | 17 proyek | 20% direalisasikan |
| 2026 | 19 proyek | 50% dalam pengerjaan |
Rahmansyah menilai progres ini mencerminkan perbaikan mekanisme respons pemerintah terhadap bencana. “Kita belajar dari pengalaman 2024 bahwa sistem peringatan dini harus diperkuat,” tuturnya.
Perspektif Masyarakat
Warga Sibolga menyambut positif langkah pemerintah, meski beberapa mengeluhkan proses pelaksanaan yang terkadang lambat. Nelayan senior di Pelabuhan Sibolga, Harun Siregar (58), berharap pembangunan dermaga bisa selesai sebelum musim ikan tahunan dimulai pada Oktober 2026.
Prospek 2027 dan Tantangan Masa Depan
Langkah berikutnya adalah pengajuan proposal 2027 yang berfokus pada:
- Program pencegahan bencana (40% alokasi)
- Diversifikasi perekonomian (30%)
- Peningkatan kapasitas SDM (30%)
Para pengamat memperingatkan risiko kegagalan jika koordinasi antar-institusi tidak ditingkatkan. Mantan Gubernur Sumut, Haposan Siagian, mengatakan, “Penting untuk mengadopsi model resilience-based planning yang memperhitungkan risiko bencana dalam setiap proyek.”
Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pembangunan fisik dan sosial, Sibolga berpotensi menjadi contoh penerapan pemerintahan adaptif pasca-bencana di kawasan pesisir Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.