Disdukcapil Surabaya Tegaskan Layanan Pindah Penduduk Gratis: Bantah Mitos Pungutan Ilegal

Surabaya Perkuat Komitmen Pelayanan Tanpa Pungutan: Fakta vs Mitos

Plat Merah – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya kembali menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan secara gratis. Penegasan ini mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 38 Tahun 2024 dan No. 112 Tahun 2022 yang secara tegas melarang pungutan biaya dalam pelayanan adminduk. Dalam konteks digitalisasi layanan, Surabaya juga memperkenalkan aplikasi Klampid New Generation sebagai sarana pelayanan ondemand bagi masyarakat.

Kronologi Penyebab Permasalahan

Misinformasi yang beredar di media sosial belakangan ini menyebutkan bahwa warga dikenai biaya Rp 50.000-Rp 150.000 untuk pengurusan pindah penduduk. Kepala Disdukcapil Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengungkap bahwa informasi tersebut terkait dengan iuran lingkungan seperti kas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang bersifat sukarela.

Satpol PP Kota Bengkulu Tegur Pedagang Gunakan Trotoar: Upaya Menegakkan Ketertiban Fasilitas Umum

R Regional

4 hari

Dampak Kebijakan Gratis pada Masyarakat

Kebijakan ini memberikan manfaat signifikan bagi warga Surabaya:

• Mengurangi beban finansial keluarga ekonomi menengah ke bawah
• Meningkatkan transparansi proses adminduk
• Mencegah praktik pungutan liar (pungli) di tingkat bawah
• Mendorong digitalisasi pelayanan melalui aplikasi Klampid

Perbandingan dengan Kota Lain

Surabaya menjadi salah satu dari 20 kota di Jawa Timur yang menerapkan kebijakan adminduk gratis. Berikut perbandingan implementasi:

Perspektif Pengurus RT/RW

Meski aturan sudah jelas, praktik iuran lingkungan tetap terjadi. Wakil Pengurus RT 05 Kelurahan Rungkut Menanggal menjelaskan, “Kami hanya mengelola dana kas RT untuk keperluan lingkungan. Tapi karena masyarakat baru sering bingung, terkadang anggapan ini menempel ke layanan adminduk. Kami sebenarnya ingin menghindari hal ini.”

Implikasi Regulasi Perwal No. 112/2022

Peraturan ini memandu pengelolaan dana swadaya:

Hibah Ormas Kota Malang Turun Drastis Jadi Rp975 Juta, Dampak Pemotongan Anggaran 2026

R Regional

18 jam

1. Harus dilakukan melalui musyawarah RT/RW
2. Wajib melaporkan rencana usulan ke Lurah
3. Menunggu evaluasi dan persetujuan resmi
4. Bersifat sukarela tanpa paksaan
5. Boleh digunakan untuk pembangunan lingkungan

Langkah Pencegahan Pungli

Irvan menegaskan tiga strategi utama:

• Sosialisasi massif melalui media sosial resmi
• Pelatihan rutin bagi staf kelurahan
• Penerapan sistem pelaporan digital

Masyarakat yang menemukan pungutan ilegal diminta melaporkan melalui
surabaya.go.id atau Call Center 031-387878.

Dukungan Masyarakat dan Tantangan

Survei internal Disdukcapil 2025 menunjukkan 78% warga Surabaya puas dengan layanan adminduk gratis. Namun, tantangan tetap ada: 22% responden mengaku bingung membedakan antara layanan resmi dan iuran lingkungan. Irvan menilai ini menjadi fokus edukasi tahun 2026.

Konteks Kebijakan Nasional

Kebijakan Surabaya sejalan dengan Inpres No. 3 Tahun 2024 tentang Transformasi Pelayanan Publik. Kebijakan ini juga berkontribusi pada target pemerintah mengurangi korupsi birokrasi sebesar 40% hingga 2027.

Peresmian Gedung Baru MIN 3 dan KUA Teupah Tengah Simeulue: Wujud Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

R Regional

1 hari

Kompetensi Digital yang Meningkat

Melalui Klampid New Generation, Disdukcapil Surabaya berhasil mengurangi waktu pengurusan pindah penduduk dari 3 hari menjadi 2 jam. Aplikasi ini juga telah melayani lebih dari 250.000 pengguna sejak diluncurkan tahun 2023.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.