Kerjasama Pemerintah Padang Panjang dengan KAN dan Niniak Mamak Percepat Pemanfaatan Tanah Ulayat

Latar Belakang Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat di Padang Panjang

Plat Merah – Padang Panjang, kota yang terletak di dataran tinggi Sumatra Barat, memiliki karakteristik wilayah yang unik: sebagian besar tanahnya berstatus ulayat, yaitu tanah yang berada di bawah hak kolektif masyarakat adat. Status ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam upaya pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum karena setiap perubahan penggunaan tanah harus melalui proses legalitas yang menghormati norma adat.

Sejak awal dekade ini, pemerintah kota berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan hak adat. Namun, kendala administratif—terutama kurangnya regulasi yang jelas tentang masyarakat hukum adat (MHA) dan proses sertifikasi tanah ulayat—sering memperlambat proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, pada 13 Juli 2026, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menggelar pertemuan penting dengan perwakilan Niniak Mamak Anam Koto, Kecamatan X Koto, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Surungan.

Kukerta UNRI dan Kolaborasi Masyarakat di Selatbaru: Menanam Mangrove untuk Menjaga Pulau Bengkalis dari Abrasi

R Regional

8 hari

Kronologi Pertemuan dan Kesepakatan Utama

Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis, yang menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan Niniak Mamak. Angku Datuak Tan Majo Lelo, perwakilan KAN Bukit Surungan, menyoroti kebutuhan data aset yang akurat untuk mengoptimalkan potensi pembangunan. Sementara itu, Angku Datuak Bagindo Malano, Ketua KAN Anam Koto, menekankan urgensi regulasi yang mengatur hak masyarakat hukum adat agar proses sertifikasi dapat berjalan cepat dan transparan.

Tantangan dan Regulasi yang Diperlukan

• Kekurangan Data Aset Tanah Ulayat: Banyak wilayah belum terpetakan secara digital, sehingga sulit menentukan lahan mana yang dapat diprioritaskan untuk proyek publik.
• Belum Ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang MHA: Tanpa landasan hukum yang kuat, proses sertifikasi sering terhambat oleh perbedaan interpretasi antara pemerintah dan adat.
• Isu Batas Nagari: Perselisihan batas wilayah nagari menimbulkan risiko sengketa lahan ketika pembangunan dimulai.
• Kepastian Hukum bagi Investor: Investor publik‑swasta menuntut jaminan legalitas yang jelas sebelum menanamkan modal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah kebijakan telah diusulkan:

1. Pengadaan tim survei GIS (Geographic Information System) yang melibatkan ahli tanah, perwakilan adat, dan dinas terkait.
2. Penyusunan draft Perda tentang MHA yang mencakup mekanisme sertifikasi, tata cara penyelesaian sengketa, dan kompensasi bila diperlukan.
3. Pembentukan forum musyawarah rutin antara pemerintah kota, KAN, dan Niniak Mamak untuk evaluasi progres.
4. Penyediaan pelatihan bagi aparat desa dan tokoh adat dalam penggunaan teknologi pemetaan.

Dampak Potensial bagi Masyarakat dan Ekonomi

Jika sinergi ini berjalan lancar, manfaatnya dapat dirasakan pada beberapa dimensi:

1. Peningkatan Akses Infrastruktur

Dengan tanah ulayat yang sudah tersertifikasi, pemerintah dapat menggelar proyek jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah tanpa harus menunggu proses legal yang panjang. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga, terutama di daerah pinggiran yang selama ini terisolasi.

Petugas Damkar Evakuasi Dua Ekor Lutung Kelabu di Jambi: Tantangan Penanganan Satwa Liar di Perkotaan

R Regional

13 hari

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tanah yang dimanfaatkan untuk proyek publik atau kemitraan publik‑swasta akan menghasilkan pajak, retribusi, dan royalti yang masuk ke kas daerah. Proyeksi awal menunjukkan potensi kenaikan PAD hingga 12‑15% dalam lima tahun ke depan.

3. Penguatan Identitas Budaya

Proses sertifikasi yang melibatkan tokoh adat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan nilai‑nilai adat dalam tata ruang kota. Ini membantu mencegah erosi budaya sekaligus memperkuat rasa memiliki warga terhadap pembangunan.

4. Penciptaan Lapangan Kerja

Proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan industri yang didukung oleh lahan ulayat akan menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, bagi tenaga kerja lokal.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Kedepan

Bergerak maju, pemerintah kota Padang Panjang berkomitmen untuk menindaklanjuti agenda yang telah disepakati:

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Petapahan‑Gelombang: Langkah Strategis Mengatasi Kerusakan Infrastruktur di Kabupaten Kampar

R Regional

11 hari

• Finalisasi draft Perda MHA dan penyampaian ke DPRD paling lambat September 2026.
• Peluncuran portal data tanah ulayat berbasis web yang dapat diakses publik.
• Pembentukan satuan kerja khusus yang melaporkan progres sertifikasi setiap tiga bulan.
• Pengadaan dana hibah dari pemerintah provinsi dan lembaga donor untuk pelatihan teknologi pemetaan.

Harapan utama semua pihak adalah terciptanya model pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan Wali Kota Hendri Arnis, “Kerja sama ini bukan sekadar formalitas; ia merupakan jembatan antara tradisi dan modernitas, demi masa depan Padang Panjang yang lebih sejahtera.”

Dengan landasan hukum yang kuat, data yang transparan, dan komitmen bersama antara pemerintah, KAN, serta Niniak Mamak, Padang Panjang berada pada posisi strategis untuk menjadi contoh sukses integrasi adat dalam agenda pembangunan nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.