Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan Siapkan Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Standar Sertifikasi Hasil Kelautan

Latar Belakang Badan Mutu KKP dan Prioritas Nasional

Plat Merah – Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanjungbalai Asahan berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin kualitas produk perikanan, mulai dari proses penangkapan di laut hingga distribusi di pasar. Penunjukan ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk kelautan, dan menurunkan tingkat penolakan ekspor akibat standar keamanan pangan yang belum memenuhi persyaratan internasional.

Agenda Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2026, bertujuan membuka ruang dialog antara Badan Mutu KKP, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat luas. Acara ini diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan rencana standar pelayanan sertifikasi, mengidentifikasi hambatan lapangan, serta menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan sektor.

Bamagnas Bengkulu Serahkan Data 18 Rumah Ibadah Calon Penerima Bantuan Listrik

R Regional

11 hari

Rangkaian Kegiatan

Wilayah Kerja dan Tantangan

• Kota Tanjungbalai
• Kabupaten Asahan
• Kabupaten Batu Bara
• Kabupaten Labuhanbatu Utara
• Kabupaten Labuhanbatu
• Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Enam wilayah ini meliputi lebih dari 2,500 km² wilayah pesisir dan perairan tawar, dengan ragam jenis ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Tantangan utama meliputi kurangnya fasilitas laboratorium di daerah terpencil, ketidakteraturan proses penyimpanan dingin, serta keterbatasan pengetahuan petani ikan tentang standar keamanan pangan.

Dampak bagi Pemangku Kepentingan

Masyarakat konsumen: Sertifikasi yang terstandarisasi akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, berpotensi menurunkan harga pasar gelap dan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri.

Pelaku usaha perikanan: Dengan standar yang jelas, perusahaan dapat mengakses pasar ekspor yang menuntut sertifikasi HACCP atau ISO 22000, sehingga membuka peluang nilai tambah yang signifikan.

Bupati Kampar Serahkan Bantuan Disabilitas dan ATENSI, Tegaskan Komitmen Pemerintah Hadir untuk Masyarakat

R Regional

11 hari

Pemerintah daerah: Forum ini memberikan data konkret untuk perencanaan investasi infrastruktur, seperti pembangunan laboratorium kualitas air dan fasilitas pendinginan di tiap kabupaten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Penguatan jaringan sertifikasi di tingkat wilayah mempercepat pencapaian target nasional yakni 80% produk perikanan bersertifikat pada tahun 2030.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Bambang Irawan Limbong menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar acara satu kali, melainkan titik awal serangkaian pertemuan teknis, pelatihan bagi auditor lokal, serta penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang disosialisasikan melalui media sosial dan penyuluhan langsung di pelabuhan. Ia juga mengundang lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Utara untuk berpartisipasi dalam riset mutu ikan dan pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

Apel Pagi Virtual Kemenkum Riau Dorong Disiplin, Sinergi, dan WBBM di Tengah Tantangan Triwulan III

R Regional

15 hari

Dengan kolaborasi lintas sektoral, diharapkan standar sertifikasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta kontribusi nyata Indonesia dalam rantai nilai perikanan global.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.