Pramono Pastikan Halte Transjabodetabek di Banten Tetap Dikelola Pemprov DKI
PlatMerah.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten tetap akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan usai meninjau Pusat Olahan Organik (POO) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2026).
Kepastian ini menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan halte di luar wilayah administrasi Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pengelolaan halte di Banten sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, mengingat sebagian besar halte yang ada sudah dalam kondisi baik, seperti yang menuju bandara, BSD, dan Alam Sutera.
Pemprov Banten Belum Miliki Dasar Hukum untuk Kelola Halte
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa halte-halte Transjabodetabek di wilayahnya bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, Pemprov Banten belum memiliki dasar hukum untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perawatan halte tersebut.
“Sampai saat ini semua hal tersebut bukan milik barang milik daerah Provinsi Banten. Sehingga kami tidak punya dasar untuk bisa menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kita bicarakan nanti,” ujar Andra Soni.
Jakarta dan Banten Saling Bergantung
Andra Soni juga menekankan bahwa hubungan antara Jakarta dan Banten tidak dapat dipisahkan. Kedua daerah saling bergantung, baik dari sisi ekonomi maupun mobilitas masyarakat. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten.
“Jakarta butuh Banten, Banten juga sangat butuh Jakarta. Warga Banten banyak yang bekerja di Jakarta, kemudian warga Jakarta banyak yang tinggal di Banten,” kata Andra.
Ia menambahkan bahwa komunikasi antara kedua pemerintah daerah selama ini berjalan baik, baik secara formal maupun informal. Berbagai rencana yang dibahas bersama juga cepat ditindaklanjuti, seperti pengembangan lahan milik DKI Jakarta di Ciangir yang akan dijadikan kawasan ketahanan pangan.
“Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia,” ujarnya.
Pramono Minta Pemda Lain Bantu Kelola Transjabodetabek
Sebelumnya, Pramono sempat menyinggung persoalan pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah penyangga Jakarta saat menanggapi kepadatan penumpang rute D41 Sawangan-Lebak Bulus. Ia menyebut pembangunan halte di Depok seharusnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta karena wilayah tersebut berada di luar administrasi Jakarta.
“Tapi intinya begini lah. Yang di Depok itu karena Depok kan bukan Provinsi DKI Jakarta, harusnya haltenya ya jangan kemudian semuanya Jakarta yang menyiapkan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/1/2026).
Ia berharap fasilitas pendukung Transjabodetabek di Depok dapat dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini menunjukkan perlunya pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara DKI Jakarta dan daerah penyangga dalam pengelolaan transportasi publik yang terintegrasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.