Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
PlatMerah.com, Jakarta – Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengalihkan pertanyaan terkait hilangnya tangga pada jembatan penyeberangan orang (JPO) di samping Gedung DPR RI kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga DKI, Heru Suwondo, tidak memberikan jawaban langsung saat dimintai keterangan mengenai masalah ini dan meminta media untuk menghubungi Diskominfotik.
Hilangnya Tangga JPO di Samping Gedung DPR
Masalah hilangnya tangga JPO di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta Pusat, belakangan ini menjadi perhatian publik dan menuai kritik. Tangga yang semula menjadi akses bagi pejalan kaki tersebut kini tidak tampak lagi, sehingga menimbulkan polemik terkait fungsi dan pengelolaan JPO tersebut.
Respon Dinas Bina Marga DKI
Ketika ditanya mengenai status kepemilikan JPO tersebut, apakah milik pemerintah pusat, pemerintah DKI, atau PT Jasa Marga, Heru Suwondo tetap enggan memberikan penjelasan dan kembali menganjurkan wartawan untuk menghubungi Diskominfotik.
Reaksi DPRD DKI Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Bina Marga beserta jajarannya untuk meminta penjelasan seputar hilangnya tangga JPO tersebut. Ia menyoroti perlunya kejelasan sejak kapan tangga dibongkar, alasan pembongkaran, serta solusi akses penyeberangan bagi masyarakat.
Wibi juga menegaskan bahwa meskipun pengelolaan JPO tersebut diduga berada di bawah Dinas Bina Marga DKI, status asetnya perlu dipastikan lebih lanjut agar tidak terjadi kebingungan dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum tersebut.
Konteks dan Pentingnya Penanganan JPO
Jembatan penyeberangan orang merupakan fasilitas penting yang memudahkan mobilitas pejalan kaki dan menjamin keselamatan mereka saat menyeberang jalan raya yang sibuk. Hilangnya akses tangga pada JPO dapat mengganggu fungsi dan kenyamanan fasilitas ini, serta menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, kejelasan pengelolaan dan perawatan JPO di kawasan strategis seperti di depan Gedung DPR sangat krusial. Penanganan yang transparan dan cepat dari pihak terkait diharapkan dapat mengatasi polemik ini dan memastikan bahwa fasilitas publik dapat berfungsi optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
Perkembangan Selanjutnya
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Diskominfotik DKI Jakarta mengenai alasan dan status hilangnya tangga JPO tersebut. DPRD DKI melalui komisi terkait berencana melanjutkan pengawasan dan meminta keterangan dari instansi berwenang agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
Masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi terkait agar dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas umum demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.