Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditolak, Kejaksaan Agung Perkuat Independensi dan Integritas

Senin, 31 Agustus 2026 - 01:43 WIB

Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditolak, Kejaksaan Agung Perkuat Independensi dan Integritas

PlatMerah.com, Jakarta – Permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2026. Keputusan ini menegaskan keabsahan penetapan tersangka dan penahanan Febrie dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan negara hingga Rp34,6 triliun.

Penolakan praperadilan ini menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan ketegasan dan independensinya dalam memberantas korupsi, termasuk di internal lembaga sendiri. Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mengapresiasi putusan hakim yang menguatkan langkah penyidik dalam proses hukum terhadap kasus besar ini.

Fakta Utama Kasus Febrie Adriansyah

Rentang Waktu Dugaan Tindak Pidana: Perbuatan yang diduga dilakukan Febrie berlangsung selama delapan tahun, dari 2018 hingga 2026, meliputi masa transisi antara dua rezim hukum, yaitu UU TPPU lama dan KUHP Nasional baru.
Kerugian Negara: Tiga skandal korupsi yang melibatkan Febrie menyebabkan kerugian negara mencapai Rp34,6 triliun.
Aset yang Disita: Penyidik menyita aset berupa puluhan kilogram emas dan valuta asing yang diduga hasil dari tindak pidana tersebut.

Putusan Hakim dan Kontroversi Hukum

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menolak seluruh permohonan praperadilan Febrie Adriansyah dengan alasan bahwa dalil dan alasan hukum yang diajukan tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Kejaksaan Agung. Meskipun hakim mengakui adanya beberapa kejanggalan prosedural, permohonan tetap ditolak karena tidak berdampak pada keabsahan penetapan tersangka dan penahanan.

Kuasa hukum Febrie menyoroti adanya ambiguitas dalam pertimbangan hukum dan menyatakan kebingungan atas penilaian barang bukti yang dianggap nol. Namun, pengadilan menegaskan bahwa proses penyidikan dan penyelidikan telah berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Momentum Bagi Kejaksaan Agung

Penolakan praperadilan memberikan peluang bagi Tim 9 Kejaksaan Agung untuk segera melengkapi berkas perkara dan melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. LSAK menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap konstruksi dakwaan yang akan diajukan, karena hal ini akan menentukan bobot tuntutan dan kualitas proses hukum selanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung juga diharapkan dapat membuktikan integritas dan independensinya, khususnya dalam mengusut kasus yang melibatkan oknum internal institusi.

Konteks Regulasi Perampasan Aset

Dalam konteks penanganan kasus korupsi besar seperti ini, pembahasan mengenai UU Perampasan Aset menjadi relevan. UU ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyita aset yang diduga hasil korupsi, termasuk aset yang dialihkan ke pihak ketiga, dengan pembuktian terbalik yang menuntut pemilik aset membuktikan keabsahan kepemilikannya.

Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan oleh DPR untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan menjaga iklim ekonomi dari praktik korupsi dan pemerasan.

Kasus Febrie Adriansyah menjadi contoh nyata perlunya penegakan hukum yang tegas dan prosedur yang jelas agar korupsi besar dapat diusut tuntas dan aset negara dapat diselamatkan.

Dengan putusan praperadilan yang menolak permohonan Febrie, Kejaksaan Agung kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk melangkah ke tahap persidangan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.