Semakin Ketat, Berikut Golongan Masyarakat yang Tidak Boleh Gunakan BBM Subsidi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:05 WIB

Semakin Ketat, Berikut Golongan Masyarakat yang Tidak Boleh Gunakan BBM Subsidi

PlatMerah.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat mekanisme pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Langkah ini bertujuan agar subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat benar-benar tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu.

Fakta Utama Pembatasan BBM Subsidi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa selama ini subsidi BBM belum tepat sasaran. Ia mencontohkan bahwa masyarakat golongan ekonomi desil 9 dan 10 masih menerima subsidi, yang seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, pemerintah melarang pengguna kendaraan mewah menggunakan BBM subsidi agar penyaluran subsidi bisa difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Angka subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah harus benar-benar diberikan kepada yang berhak. Jangan sampai pengguna kendaraan mewah seperti BMW atau Mercedes-Benz menggunakan BBM subsidi,” ujar Bahlil.

Sistem Digital Pemantauan dan Implementasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah meninjau sistem pemantauan digital yang dikembangkan PT Pertamina (Persero). Sistem ini akan digunakan untuk menguji dan mengimplementasikan pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan klasifikasi ekonomi dan jenis kendaraan.

Skema pembatasan ini direncanakan diterapkan secara bertahap mulai akhir tahun 2026. Mereka yang masuk dalam golongan desil 9 dan 10 kemungkinan besar tidak akan dapat membeli BBM subsidi dan harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Kendaraan Roda Dua dan Harga BBM Subsidi

Pemerintah memastikan bahwa pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak akan dikenakan pembatasan dalam penggunaan BBM subsidi. Selain itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dijamin tetap stabil di angka Rp10.000 per liter tanpa kenaikan harga.

Konteks dan Dampak Kebijakan

Pengetatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi energi yang mencapai jumlah besar. Dengan pembatasan yang lebih ketat, diharapkan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mendorong penggunaan BBM nonsubsidi bagi kalangan mampu, sehingga beban APBN dapat dikurangi dan subsidi dapat dialokasikan secara lebih efektif kepada masyarakat kurang mampu.

Implementasi sistem digital pemantauan oleh Pertamina menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Dengan teknologi tersebut, pemerintah dapat mengontrol distribusi BBM subsidi secara lebih akurat dan menghindari penyalahgunaan subsidi.