Waka Komisi II Soroti Rekrutmen Timses Jadi Tenaga Honorer oleh Kepala Daerah

PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, mengkritisi kebiasaan sejumlah kepala daerah yang mengangkat tim suksesnya menjadi tenaga honorer atau staf pemerintahan daerah. Praktik ini dinilai menambah beban fiskal pemerintah daerah dan menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.

Praktik Rekrutmen Tenaga Honorer oleh Kepala Daerah

Bahtra menjelaskan bahwa setelah kepala daerah terpilih, mereka kerap mengakomodasi tim sukses dengan mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau staf diperbantukan di pemerintah daerah (Pemda). Namun, tidak adanya batasan yang jelas terkait jumlah rekrutmen tenaga honorer menyebabkan potensi pengangkatan yang berlebihan.

Dukcapil Sebut Digitalisasi Bansos Pangkas Verifikasi dari 200 Hari Jadi 1 Menit

K Kesehatan

23 hari

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Untuk menangani persoalan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran yang melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru maupun mengangkat staf yang dapat menambah beban fiskal daerah. Kebijakan tersebut bertujuan menekan beban belanja pegawai yang selama ini menjadi masalah bagi banyak pemerintah daerah.

Instruksi Penghentian Pengangkatan Tenaga Honorer

• Kemendagri meminta pemerintah daerah tidak melakukan perekrutan pegawai baru.
• Pengangkatan tenaga honorer dihentikan untuk mencegah beban fiskal yang berlebihan di masa depan.
• Pengetatan rekrutmen diharapkan mencegah munculnya persoalan kepegawaian dan fiskal serupa.

Beban Fiskal Pemerintah Daerah

Bahtra menyebutkan bahwa beban fiskal pemerintah daerah saat ini sudah cukup berat, bahkan ada yang mencapai 50 hingga 60 persen dari total anggaran. Kondisi ini jauh melampaui batas yang ditetapkan, yaitu maksimal 30 persen. Oleh karena itu, penghentian perekrutan tenaga honorer dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

Permudah Layanan, IKD Dukcapil Kemendagri Raih Top Public Service Award

E Ekonomi

31 hari

Dukungan dari Wakil Menteri Dalam Negeri

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, juga menegaskan agar kepala daerah menyesuaikan kebutuhan pegawai sesuai tahapan yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Kemendagri akan mengawasi dan mensosialisasikan kebijakan ini agar tidak ada perekrutan staf baru yang tidak perlu.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menekan beban belanja pegawai pemerintah daerah dan mencegah penumpukan tenaga honorer yang tidak efektif. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengelola anggaran secara berkelanjutan dan efisien.

Paripurna DPRD Kaur Soroti Raperda APBD 2025, Optimalisasi PAD Jadi Catatan

P Politik

58 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.