Pro Kontra Pembentukan Universitas Republik Indonesia: Gubernur URI Dilantik, DPR dan Celios Beri Kritik
Plat Merah – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara. Pelantikan ini menandai dimulainya operasional Universitas Republik Indonesia (URI), sebuah institusi pendidikan tinggi baru yang dirancang untuk mencetak calon pemimpin bangsa. Namun, langkah ini menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam dari berbagai pihak.
Latar Belakang dan Tujuan URI
Menurut Donny Ermawan, URI dibentuk atas kepedulian Presiden Prabowo terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama untuk mempersiapkan pemimpin masa depan di pemerintahan dan BUMN. Konsep URI mengintegrasikan pendidikan akademik, pembinaan karakter, dan pengembangan kepemimpinan dalam satu ekosistem. URI juga akan menerapkan skema beasiswa dan menjalin kerja sama dengan universitas-universitas luar negeri. Selain itu, URI akan fokus pada penguatan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Donny menyebut bahwa URI mengadopsi model dari Institut National du Service Public (INSP) milik Prancis.
Dalam pidatonya, Donny menegaskan bahwa URI tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai patriotisme, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Hal ini sejalan dengan program bela negara yang selama ini dijalankan Kementerian Pertahanan, di mana Donny juga masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Ia mengaku akan merangkap dua jabatan tersebut karena ada keterkaitan tugas antara Kemenhan dan URI.
Kritik dari Celios dan Komisi X DPR
Di sisi lain, pendirian URI mendapat sorotan dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengkritik keras pembentukan kampus baru di tengah banyaknya permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam pernyataannya, Media menyebut Indonesia sudah memiliki 4.303 perguruan tinggi untuk 285 juta penduduk, atau rasio satu kampus per 66 ribu penduduk. Angka ini dinilai lebih padat dibandingkan Jepang (1:153 ribu), Australia (1:159 ribu), dan Inggris (1:418 ribu).
Media juga menyoroti sejumlah masalah mendesak yang belum terselesaikan, seperti kurangnya tenaga pengajar, laboratorium, riset, dan beasiswa. Pemerintah bahkan masih memiliki utang tunjangan dosen PNS sebesar Rp5,7 triliun, sementara anggaran beasiswa per tahun hanya Rp15 triliun. “Mahasiswa sulit bayar UKT, please hentikan pemborosan ini,” ujar Media.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, juga angkat bicara. Ia mengaku pihaknya belum pernah membahas pembentukan URI dalam rapat kerja atau agenda resmi lainnya. “Kami belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum pembentukan, desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, maupun kebutuhan anggaran URI,” tuturnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan perencanaan yang matang dari proyek ambisius ini.
Rencana Pembangunan dan Kontroversi Rangkap Jabatan
Donny Ermawan menyebut bahwa URI akan mengonsolidasikan beberapa lembaga pendidikan yang sudah ada, termasuk sekolah unggulan Garuda, dan akan dibangun sebanyak 10 kampus URI di berbagai daerah. Namun, keputusan Donny untuk tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sambil menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia menuai kritik. Banyak pihak menilai rangkap jabatan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi fokus terhadap pengelolaan URI.
Meski demikian, pemerintah optimis URI akan menjadi solusi untuk mencetak pemimpin masa depan. Presiden Prabowo, dalam sambutannya, menekankan pentingnya pendidikan yang terintegrasi dan berkarakter. Pelantikan Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.
Kesimpulan
Pembentukan Universitas Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto merupakan langkah ambisius pemerintah untuk menyiapkan kader pemimpin bangsa. Namun, berbagai kritik dari Celios dan Komisi X DPR menyoroti perlunya kajian mendalam, transparansi anggaran, serta prioritas penyelesaian masalah pendidikan yang sudah ada. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai dasar hukum, desain kelembagaan, dan sumber pendanaan URI agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Masyarakat pun menanti realisasi nyata dari janji-janji besar yang disampaikan oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia dan jajarannya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.