Anak Sulit Mendapat KIP Kuliah karena Kategori Desil, Istri Nelayan di Sumut Ajukan Penurunan ke BPS

Minggu, 20 September 2026 - 16:20 WIB

Anak Sulit Mendapat KIP Kuliah karena Kategori Desil, Istri Nelayan di Sumut Ajukan Penurunan ke BPS

PlatMerah.com, Medan – Sejumlah warga di Sumatera Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena kategori desil yang tinggi menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satunya adalah Siti Wardah (53), seorang ibu rumah tangga yang suaminya berprofesi sebagai nelayan, yang bersama anaknya Rahma Umairah Lubis (19) mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut untuk mengurus penurunan angka desil agar bisa memperoleh beasiswa tersebut.

Kendala Kategori Desil dalam Mendapatkan Beasiswa

Siti Wardah masuk dalam kategori desil 6, yang menempatkannya pada kelompok kelas menengah sehingga tidak berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, termasuk beasiswa KIP Kuliah untuk anaknya. Padahal, Rahma membutuhkan beasiswa tersebut untuk membiayai biaya kuliah di perguruan tinggi di Medan yang mencapai Rp 5 juta untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Rahma mengungkapkan bahwa kondisi keluarganya sebenarnya kurang mampu dan keberadaan beasiswa sangat penting untuk mendukung kelanjutan pendidikannya. Ia pun aktif mengurus penurunan kategori desil agar dapat mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.

Pengalaman Warga Lain Menghadapi Masalah Serupa

Selain Siti dan Rahma, warga lain bernama Siska (56), ibu rumah tangga yang suaminya sudah dua tahun tidak bekerja karena sakit, juga mengajukan permohonan penurunan desil. Siska ingin anaknya dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan bantuan beasiswa KIP Kuliah, namun terhalang oleh data desil yang tinggi meski anaknya pernah mendapatkan beasiswa saat SMA.

Peran BPS dalam Pemutakhiran Data dan Verifikasi

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan bahwa pihaknya membuka diri untuk menerima laporan dan pemutakhiran data DTSEN, terutama bagi calon mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu. Proses ini melibatkan pengunggahan bukti, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh pejabat setempat, dan verifikasi yang dilakukan oleh BPS di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

Asim menegaskan bahwa BPS berupaya mempermudah dan mempercepat proses verifikasi agar warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial dapat terdata dengan tepat. Hingga saat ini, sekitar 6.000 warga Sumut telah mendaftar untuk pemutakhiran data, meskipun baru sebagian yang memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses pengajuan.

Signifikansi dan Dampak Permasalahan

Permasalahan kategori desil yang tinggi ini berdampak langsung pada akses bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sumut. Kesulitan mendapatkan KIP Kuliah dapat menghambat kesempatan mereka melanjutkan pendidikan tinggi dan memperbaiki kualitas hidup. Oleh karena itu, pemutakhiran data dan verifikasi yang akurat menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Harapan Warga dan Upaya Perbaikan

Warga seperti Siti dan Siska berharap agar proses penurunan desil dapat berlangsung lancar sehingga anak-anak mereka bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah. Mereka menganggap langkah mengurus data di BPS sebagai satu-satunya cara agar pendidikan tinggi dapat terjangkau. Pemerintah dan BPS diharapkan terus meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam proses administrasi agar tidak ada lagi warga yang terhambat akses bantuan sosial akibat data yang tidak akurat.