Fakta Terbaru Sidang Korupsi KUR BSI: Branch Manager Bongkar Kerawanan SOP hingga Peran Avalis yang Picu Kerugian Rp9,56 Miliar

Latar Belakang Kasus Korupsi KUR BSI

Plat Merah – Kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap petambak udang di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sorotan publik setelah audit BPK menemukan kerugian negara mencapai Rp9,56 miliar. Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (26/6/2026), menghadirkan saksi kunci dari internal BSI, yakni Branch Manager Irfan Oktavian dan Team Leader Marketing Rizwan. Tiga terdakwa—Sapriyadi Susanto, Syaifudin alias Udin, dan Liswan—dikaitkan dengan praktik penyimpangan prosedur pembiayaan yang berujung pada kerugian institusi negara.

Proses Penyaluran KUR yang Bertentangan dengan SOP

Irfan Oktavian, Branch Manager BSI, menyatakan bahwa proses analisis kelayakan calon debitur melibatkan dua tahap: penilaian awal oleh marketing dan validasi oleh Branch Manager. Namun, fakta di lapangan bertolak belakang dengan standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan keterangan saksi, pencairan dana dilakukan setelah barang diterima petambak, sementara pembayaran kepada pihak pemasok, PT Karomah Ilahi Mandiri (PT KIM), baru dilakukan setelah pencairan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip akad murabahah yang mensyaratkan pencairan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun avalis.

ASN Dispora Palembang Akui Gelapkan Dana Perjalanan Dinas Rp27,8 Juta

B Berita

6 hari

Dampak Penyalahgunaan Avalis dan Supplier

Peran avalis atau penjamin dalam skema korupsi ini menjadi titik rawan. Irfan mengakui bahwa Branch Manager memiliki kewenangan penuh menentukan avalis tanpa aturan jelas dari BSI. Hal ini menciptakan celah untuk manipulasi, di mana avalis dengan nilai kekayaan rendah digunakan untuk menjamin pinjaman besar. Parahnya, BSI tidak memiliki SOP khusus penggunaan supplier sebagai bagian dari proses pembiayaan, sehingga memudahkan praktik kolusi antara pihak internal dan eksternal.

Analisis Kerugian dan Tindak Lanjut Hukum

Kerugian negara sebesar Rp9,56 miliar terdiri dari sisa pokok pinjaman setelah Rp3 miliar dibayarkan. BSI juga telah melaporkan PT KIM ke Polda atas dugaan penipuan dan penggelapan. Selain itu, 35 petambak pernah menggugat BSI ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, tetapi mengundurkan diri setelah gugatan pertama ditolak sebagai Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Sidang Korupsi KUR BSI Rp9,56 Miliar: Branch Manager Akui Pelanggaran SOP dan Peran Avalis

P Politik

2 hari

Kronologi Kunci Perkara

Implikasi Sistemik dan Tuntutan Reformasi

• Bagi BSI: Kasus ini memicu evaluasi ulang tata kelola risiko kredit, terutama dalam penerapan prinsip syariah dan transparansi avalis.
• Bagi Pemerintah: Menjadi pelajaran untuk memperketat pengawasan eksekusi KUR agar tidak disalahgunakan elit birokrasi atau korporasi.
• Bagi Petani: Ketiadaan akses pembiayaan yang sehat berpotensi memperparah krisis ekonomi di sektor pertanian perairan.

Proses Hukum yang Akan Datang

Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan untuk mendengarkan lima saksi tambahan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri OKI kemungkinan akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam skema korupsi ini. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa mengancam mengajukan saksi ahli untuk mempersoalkan metodologi audit BPK.

Perkara ini menggambarkan celah sistem yang memungkinkan praktik korupsi di sektor pembiayaan syariah. Dengan kerugian negara mencapai Rp12 miliar total, kasus BSI menjadi preseden penting untuk penegakan hukum di era transisi perbankan syariah.

Korupsi KUR Rp10 Miliar di Bank Sumsel Babel Semendo, 6 Terdakwa Dituntut Penjara hingga 6 Tahun dan Uang Pengganti Miliaran

P Politik

12 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.