Ketum PBNU Jangan Dipilih Langsung, AHWA Dinilai Lebih Sesuai Tradisi NU
PlatMerah.com – Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung perlu dipertimbangkan kembali. Menurutnya, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura dan karakter kepemimpinan NU.
Mekanisme AHWA dan Tradisi Kepemimpinan NU
KH Taufik Damas menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU semestinya dipilih melalui musyawarah para ulama yang mengedepankan hikmah, bukan berdasarkan kompetisi suara. AHWA diyakini dapat menjaga agar kepemimpinan NU didasarkan pada pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan umat.
NU sendiri bukanlah partai politik yang menggunakan mekanisme elektoral sebagai cara utama menentukan pemimpin. Sebagai jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah yang berakar dari pesantren dan tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah, kepemimpinan NU tidak cukup diukur dari jumlah suara atau popularitas semata.
Risiko Pemilihan Langsung bagi NU
KH Taufik mengingatkan bahwa pemilihan langsung berpotensi membawa budaya kompetisi elektoral ke dalam tubuh NU, yang dapat memicu polarisasi di antara warga NU. Proses kampanye dan pembentukan kubu dukungan bisa mengancam tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan terhadap para ulama yang selama ini menjadi ciri khas NU.
Menurutnya, yang terpenting bukanlah siapa yang mendapatkan suara terbanyak, melainkan siapa yang paling layak dan mampu memikul amanah kepemimpinan jamiyyah dengan ilmu dan moral yang kuat.
Menjaga Marwah dan Amanah Kepemimpinan Ulama
Posisi kiai dalam tradisi NU tidak lahir dari proses pemilihan langsung, melainkan melalui perjalanan panjang keilmuan, pengabdian, dan keteladanan. KH Taufik menilai bahwa memasukkan kepemimpinan NU ke dalam arena kompetisi terbuka berpotensi menggeser orientasi dari amanah dan khidmat menjadi perebutan dukungan.
Ketua Umum PBNU adalah sebuah amanah besar yang membutuhkan kematangan ilmu, akhlak, dan keteladanan, bukan sekadar jabatan yang diperebutkan melalui suara terbanyak.
AHWA Sebagai Mekanisme yang Mengedepankan Musyawarah
Dalam pandangan KH Taufik, mekanisme AHWA menjaga proses pemilihan kepemimpinan NU tetap berada dalam kerangka musyawarah, hikmah, dan kearifan ulama. Aspirasi warga NU tetap dapat disalurkan secara representatif dalam muktamar dan kemudian dipertimbangkan oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan moral.
Ia menegaskan bahwa menjaga AHWA bukan berarti menolak demokrasi, melainkan memastikan bahwa demokrasi yang diterapkan di NU tidak terlepas dari tradisi dan watak NU itu sendiri.
Struktur Kepemimpinan NU yang Khas
NU memiliki keseimbangan antara Rais Aam sebagai otoritas keagamaan dan Ketua Umum Tanfidziyah sebagai pelaksana organisasi. Keseimbangan ini perlu dijaga melalui adab, hierarki keilmuan, musyawarah, dan sikap saling melengkapi agar tradisi NU tetap terpelihara.
Menjaga Jati Diri NU Melalui Mekanisme Pemilihan
KH Taufik menegaskan bahwa mempertahankan mekanisme AHWA adalah upaya menjaga jati diri NU. Kepemimpinan NU adalah sebuah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Oleh karena itu, memilih pemimpin melalui musyawarah dan pertimbangan para ulama lebih sesuai dengan ruh dan tradisi NU.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.