Revisi UU Pemilu: Bahlil Sebut Ambang Batas Parlemen Ideal 5 Persen

Jumat, 18 September 2026 - 11:29 WIB

Revisi UU Pemilu: Bahlil Sebut Ambang Batas Parlemen Ideal 5 Persen

PlatMerah.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen merupakan angka yang ideal untuk diterapkan dalam sistem kepartaian Indonesia. Pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung di DPR RI.

Dalam komunikasi lintas partai politik, terdapat berbagai usulan terkait besaran ambang batas parlemen, mulai dari 6 persen, 7 persen, hingga di bawah 5 persen. Namun, menurut Bahlil, angka 5 persen dianggap paling cocok untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem politik di Tanah Air.

Kesepakatan Partai Politik mengenai Ambang Batas 5 Persen

Bahlil bukan satu-satunya tokoh partai yang mendukung angka 5 persen sebagai ambang batas parlemen. Beberapa partai politik yang memiliki kursi di DPR, termasuk Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS, juga menyatakan dukungan terhadap angka tersebut dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Secara khusus, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partainya setuju dengan ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsensus di antara partai penguasa terkait angka ideal ambang batas tersebut.

Kontroversi dan Tantangan Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Meski didukung banyak partai, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen juga menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama bagi partai-partai yang elektabilitasnya berada di kisaran angka tersebut. Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Aditya Perdana, mengingatkan bahwa perubahan ini berpotensi membatasi peluang partai-partai nonparlemen, seperti PSI, untuk masuk ke DPR.

Menurut Aditya, kenaikan ambang batas ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan konfigurasi kekuasaan saat ini, sehingga partai-partai kecil atau baru menghadapi tantangan besar untuk bertahan dan berkompetisi secara efektif. Selain itu, partai-partai yang memiliki elektabilitas borderline di angka 5 sampai 7 persen, seperti PKS, PAN, dan NasDem, juga harus beradaptasi dengan ambang batas baru agar dapat lolos ke parlemen.

Konteks dan Proses Pembahasan Revisi UU Pemilu

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR masih berada pada tahap awal dan diperkirakan akan berlangsung alot, terutama bila isu ambang batas parlemen dibahas bersamaan dengan perubahan sistem pemilu lainnya. Wacana ini menjadi titik tarik-menarik kepentingan politik berbagai partai dan koalisi yang ada.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku belum menjelaskan sikap rinci partainya terkait ambang batas parlemen 5 persen, namun komunikasi lintas partai terus berlangsung untuk mencari kesepakatan terbaik.

Pembahasan ini penting karena ambang batas parlemen menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan representasi politik di DPR, yang berdampak pada dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia.

Dengan adanya dukungan mayoritas partai besar terhadap angka 5 persen, kemungkinan besar ambang batas ini akan menjadi bagian dari RUU Pemilu yang akan diajukan dan dibahas lebih lanjut di DPR.

Perubahan aturan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih stabil dan representatif, meskipun tetap harus memperhatikan keberagaman dan peluang partai-partai kecil untuk berkompetisi secara sehat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.