Kapolda Jatim Kukuhkan Polresta Sumenep: Transformasi Lembaga dalam Respons Perkembangan Wilayah
Latar Belakang Peningkatan Status Polresta
Plat Merah – Kabupaten Sumenep, yang terletak di ujung barat Pulau Madura, kini menapaki babak baru dalam koordinasi keamanan dengan peningkatan status Polres menjadi Polresta. Upacara pengukuhan diadakan di Gedung Serbaguna Mapolres Sumenep, Rabu (15/7/2026), dengan dihadiri Forkopimda, tokoh masyarakat, serta anggota Polri dari tingkat Polda hingga Bhabinkamtibmas. Perubahan ini disahkan melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep524/IV/2026 dan menjadi bagian dari rencana strategis Polda Jatim untuk memberdayakan kepolisian di wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.
Potensi Ekonomi Sumenep yang Menggerakkan Perubahan
Kapolda Jatim, Irjen Pol. Nanang Avianto, mengungkapkan bahwa dinamika Sumenep sebagai pusat logistik nasional berperan krusial. Data BPS 2025 menunjukkan pertumbuhan PDRB Sumenep mencapai 5,7%, tertinggi di Madura, didorong oleh sektor perikanan, industri garmen, dan pelabuhan Tanjung Tembes. Di sisi lain, angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Situs Punden Buheng meningkat 200% dalam dua tahun terakhir.
| Indikator | 2024 | 2025 | 2026 (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| PDRB (Triliun Rupiah) | 5,2 | 5,8 | 6,2 |
| Angka Investasi (Juta USD) | 120 | 150 | 180 |
| Kunjungan Wisata | 80.000 | 120.000 | 150.000 |
Kapolda: Peningkatan Tipe Bukan Sekadar Formalitas
“Ini bukan status quo, ini adalah komitmen nyata untuk meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat,” tegas Kapolda saat memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa perubahan struktural harus diikuti dengan peningkatan kapasitas, termasuk penambahan personel, sarana prasarana, dan penguatan sistem informasi. Dalam konteks ini, Polresta Sumenep akan mengintegrasikan drone kepolisian dan sistem e-surat elektronik untuk mempercepat respons operasional.
Strategi Kapolresta Baru
Kapolresta Sumenep pertama, Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, diberi amanat untuk:
- Menyusun program penguatan kapasitas personel melalui pelatihan digital forensik dan manajemen konflik
- Membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal untuk pencegahan kejahatan siber
- Memperluas jaringan patroli ke wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sapudi
Risiko dan Tantangan Ke Depan
Warga Sumenep, terutama di kawasan industri, menyambut positif perubahan ini. Namun, ada kekhawatiran tentang kelebihan kapasitas infrastruktur. Analisis dari Lembaga Studi Kebijakan Nasional (LSKN) menunjukkan bahwa hingga 2030, Sumenep diperkirakan menghadapi:
- Peningkatan jumlah kejahatan ekonomi sebesar 30%
- Kebutuhan tambahan 200 personel kepolisian
- Kebutuhan anggaran hingga Rp50 miliar/tahun untuk pengadaan sarana
Kolaborasi Lintas Sektor
Kapolda menekankan pentingnya implementasi Semangat Jogo Jawa Timur, sebuah inisiatif pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Langkah ini diharapkan mengurangi angka kejahatan 25% dalam tiga tahun melalui:
- Koordinasi dengan TNI AL untuk pengamanan perairan
- Kerja sama dengan BPS untuk pemetaan risiko wilayah
- Program pelatihan antikorupsi bagi pelaku UMKM
Perubahan ini menjadi momentum penting bagi Sumenep, yang kini dinilai sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas nasional dalam rencana pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat, diharapkan Sumenep mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keamanan publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.













