Korupsi dan Pemborosan Makan Bergizi Gratis: Motor Listrik Mangkrak, Dapur Terancam Tutup
Plat Merah – Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional kini diterpa berbagai masalah serius. Mulai dari temuan ribuan motor listrik mangkrak hingga pembengkakan anggaran yang mencapai Rp1 triliun per bulan, program ini menghadapi ujian berat. Bahkan, dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) semakin memperumit situasi.
Sebanyak 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,39 triliun untuk program makan bergizi gratis ditemukan menumpuk tak terurus di sebuah area pergudangan di kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik berwarna biru mencolok dengan logo resmi BGN itu terdiri dari model standar, skuter matic, dan tipe trail yang seharusnya digunakan untuk distribusi logistik. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam radar penyidikan tindak pidana korupsi. Penyidik menemukan adanya disparitas harga yang tidak wajar serta indikasi penggelembungan biaya.
Tak hanya masalah aset mangkrak, pelaksanaan program makan bergizi gratis juga dinilai boros. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa program ini membuat keuangan negara tekor Rp1 triliun per bulan. Pemerintah pun tengah mengkaji penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap berlebih. “Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata,” ujar Prasetyo. Meski begitu, opsi penutupan akan dihindari agar pemberian MBG tidak terhenti selama penataan ulang.
Di tengah tekanan, Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, melaporkan efisiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Pagu anggaran MBG pada APBN 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Nanik menekankan fokus pada efisiensi agar program tepat sasaran. Namun, langkah ini belum cukup meredakan sorotan publik, terutama setelah Kejagung menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi MBG, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan vendor motor listrik. Sony Sonjaya bahkan mengajukan diri sebagai justice collaborator dan menyebut ada 26 nama tokoh yang diduga terlibat.
Sementara itu, untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah mendorong Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pemasok utama. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan perlunya Kopdes memenuhi syarat seperti pengalaman usaha, kapasitas agregasi hasil pertanian, dan standar keamanan pangan. “Kopdes memiliki potensi besar, namun kesiapan kelembagaan saja tidak cukup,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis memerlukan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan komitmen antikorupsi agar tidak terus menjadi sumber masalah baru. Ke depannya, pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi penerima, bukan malah menjadi lahan korupsi dan pemborosan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.