Motor Listrik Era Dadan Tak Akan Dibuang, BGN: Kita Manfaatkan Maksimal

Sabtu, 20 Juni 2026 - 00:31 WIB

Motor Listrik Era Dadan Tak Akan Dibuang, BGN: Kita Manfaatkan Maksimal

Plat Merah – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan motor listrik yang diadakan pada era kepemimpinan Dadan Hindayana tidak akan dibuang atau disia-siakan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan seluruh aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk ribuan unit motor listrik yang kini masih dalam pengawasan Kejaksaan Agung.

Agustina menyampaikan bahwa BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja tahun 2025, termasuk motor listrik, perangkat IT, dan CCTV. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan pemanfaatan aset dan mencegah pengadaan serupa di tahun 2026. “Secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk tidak mengulangi pola belanja yang kurang bermanfaat. “Prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran,” kata Agustina.

Kejaksaan Agung memastikan motor listrik tersebut tidak akan disita, melainkan hanya disegel untuk pengawasan. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa motor listrik akan tetap dimanfaatkan oleh BGN dengan sepengetahuan penyidik. “Betul, jadi tidak tambah rugi negaranya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik tersebut kepada guru honorer di daerah. Ia menilai langkah itu tepat karena uang negara sudah dikeluarkan dan aset harus dimanfaatkan maksimal. “Sejak awal saya tidak menyetujui pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN, tetapi karena sudah terlanjur dibeli, lebih baik dihibahkan kepada yang membutuhkan,” kata Yahya.

BGN juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait status hukum aset tersebut sebelum menentukan kebijakan pemanfaatan lebih lanjut. Seluruh barang yang dibeli pada 2025 akan dievaluasi agar tetap bermanfaat dan tidak ada pengeluaran anggaran yang sia-sia.