Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai

Jumat, 28 Agustus 2026 - 02:57 WIB

Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai

PlatMerah.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah jika ingin memperoleh tambahan dana untuk membayar gaji pegawai. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Identifikasi Daerah yang Memerlukan Dana Tambahan

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kemendagri telah mengidentifikasi sekitar 79 daerah yang berpotensi membutuhkan tambahan dana untuk membayar belanja pegawai. Angka ini berbeda dengan pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut terdapat sekitar 490 daerah, yang sebenarnya mengacu pada daerah dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dicairkan, bukan kesulitan bayar pegawai.

Langkah Awal: Efisiensi Anggaran

Sebelum memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah akan menurunkan tim untuk mengevaluasi apakah daerah sudah melakukan efisiensi anggaran. Tito menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dengan memangkas belanja yang tidak prioritas seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan operasional lainnya.

Contoh konkret adalah evaluasi Kemendagri terhadap salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengaku kesulitan membayar gaji pegawai. Setelah dilakukan penghematan belanja tidak efisien, ternyata anggaran yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, telah menjadi contoh dengan melakukan efisiensi belanja pendukung operasional yang berhasil menghemat sekitar Rp 400 miliar. Mendagri mengingatkan agar daerah terlebih dahulu mengerjakan efisiensi anggaran sebelum mengajukan permintaan tambahan dana.

Koordinasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)

Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah daerah yang bersangkutan masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Jika ada, Kemendagri akan berkoordinasi agar dana tersebut segera dicairkan dan dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai.

Pertimbangan Pemberian Dana Tambahan

Apabila setelah efisiensi anggaran dan penyaluran DBH dilakukan, kebutuhan belanja pegawai masih belum terpenuhi, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian top up TKD dari Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang terukur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Signifikansi Kebijakan

Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah digunakan secara optimal dan tidak menimbulkan pemborosan. Evaluasi dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar bantuan dana tepat sasaran dan dapat mendukung keberlangsungan pembayaran gaji pegawai tanpa menimbulkan masalah keuangan di masa depan.