Kasasi MA Revisi Kerugian Negara Korupsi Timah Harvey Moeis Dkk Susut dari Rp 300 Triliun Jadi 271 T

PlatMerah.com – Mahkamah Agung (MA) melakukan revisi signifikan terhadap perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan 16 terdakwa, termasuk pengusaha Harvey Moeis. Nilai kerugian negara yang awalnya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun kini dikoreksi menjadi Rp 271 triliun.

Revisi Kerugian Negara dalam Putusan Kasasi

Revisi tersebut tercantum dalam putusan Kasasi Nomor 11179 KPid.Sus2025 atas perkara terdakwa Alwin Albar. Hakim Ketua Kasasi, Prim Haryadi, membagi kerugian dalam kasus ini menjadi dua kelompok utama:

Bebas dari Tahanan, Raudi Akmal Bersiap Kembali ke DPRD Sleman

P Politik

36 hari

• Kelebihan pembayaran tanpa studi kelayakan memadai senilai Rp 28 triliun.
• Kerugian lingkungan yang meliputi kerusakan ekologi, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan sebesar Rp 271 triliun.

MA menegaskan bahwa kerugian lingkungan memiliki rezim hukum tersendiri sehingga tidak otomatis masuk dalam kategori kerugian keuangan negara.

“Meskipun kerugian lingkungan dapat dihitung oleh ahli, namun tidak serta merta menjadi bagian dari kerugian keuangan negara,” ujar Prim Haryadi, Ketua Majelis Hakim Kasasi MA.

Penegasan Status Tindak Pidana Korupsi

Meski terdapat revisi angka kerugian, majelis hakim tetap menegaskan perkara ini merupakan tindak pidana korupsi. Penentuan kerugian keuangan negara harus berdasarkan dana yang dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya atau hilangnya potensi keuntungan negara.

Karhutla di Kalimantan-Sumatera, Malaysia-Brunei Tempuh Jalur ASEAN Atasi Kabut Asap

B Berita

4 hari

Putusan ini juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap berwenang melakukan audit pengelolaan keuangan negara sebagai bahan pertimbangan hakim.

Penolakan Permohonan Kasasi dan Latar Belakang Kasus

Dengan pertimbangan tersebut, MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa maupun penuntut umum, namun memperbaiki putusan judex facti terkait klasifikasi kerugian. Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan sejak Februari 2024 atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan mayoritas berasal dari kerusakan lingkungan. Kasus ini menjadi sorotan karena nilai kerugiannya yang sangat besar serta implikasi hukum terkait korupsi dan perlindungan lingkungan.

DPRD Babel Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan IUP PT Timah

R Regional

50 hari

Dampak dan Perkembangan Kasus

Selain aspek hukum, kasus ini juga berdampak pada upaya penegakan hukum terhadap korupsi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah kerugian serupa di masa depan, khususnya dalam pengelolaan komoditas strategis seperti timah.

Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.