Kemenkum dan LAN Gelar Kick Off FKK 2026 untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti
Plat Merah – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Acara ini digelar secara hybrid di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/6/2026), sebagai langkah awal memperkuat kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka acara tersebut dan menekankan pentingnya kebijakan publik yang berkualitas di tengah era disrupsi teknologi dan dinamika global. Ia menyebut bahwa kekuatan sebuah negara kini ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dikeluarkan. Menkum juga menegaskan komitmen Kemenkum mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam 8 Asta Cita melalui regulasi yang adaptif dan berdampak nyata.
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan lima arah strategis yang menjadi pedoman bersama: membangun kebijakan berkualitas dan berbasis bukti, memperkuat sinergi hukum dan administrasi negara, mendorong inovasi dan pelayanan publik yang berdampak, menguatkan komunitas dan ekosistem kolaborasi nasional, serta menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, melaporkan bahwa FKK 2026 merupakan keberlanjutan forum yang telah diinisiasi sejak 2025. Forum ini diharapkan menjadi ruang lahirnya solusi kebijakan lintas sektor yang membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat, tepat, dan berdampak. Ia menekankan bahwa kebijakan adalah kompas navigasi yang memastikan setiap instrumen penyelenggaraan negara bekerja menuju tujuan yang sama.
Rangkaian FKK 2026 dirancang sebagai ekosistem terhubung, mulai dari Policy Talks di daerah, penyusunan Policy Brief Wilayah, seleksi Policy Brief Terbaik, penyusunan Policy Brief Nasional Tematik, hingga Policy Expose Nasional dan integrasi pengetahuan ke dalam Legal Policy Hub.
Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkum melalui BSK Hukum dengan tiga perguruan tinggi: Universitas Jember (UNEJ), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Brawijaya (UB). Kerja sama ini bertujuan mengintegrasikan dunia akademis ke dalam ekosistem kebijakan pemerintah serta optimalisasi pemanfaatan platform Legal Policy Hub.
Setelah penandatanganan, digelar sesi brainstorming yang menghadirkan Kepala BSK Hukum Andry Indrady dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat. Sesi ini difasilitasi moderator Muhammad Imanuddin dan berfokus pada penetapan isu prioritas nasional yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran analis kebijakan di daerah melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi. Ia berharap forum ini melahirkan pola kerja yang semakin kolaboratif antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.