Kick Off Forum Komunikasi Kebijakan 2026 Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kebijakan Publik Berkualitas

Plat Merah – Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Kegiatan kick off yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026, di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, ini diikuti secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, termasuk jajaran Kanwil Sumatera Selatan.

Forum ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, dan berbasis bukti. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyebut FKK sebagai sarana strategis untuk menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan mengintegrasikan hasil kajian ke dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Polda Sumut Ungkap 4.749 Kasus Narkoba, Sita 1,7 Ton Barang Bukti Selama Januari-September 2025

B Berita

262 hari

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Indonesia. Kolaborasi akademik ini diharapkan memperkuat basis ilmiah dalam perumusan kebijakan publik.

Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif. Sementara Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Agtas, mengingatkan perlunya sinergi lintas sektor dan pemanfaatan hasil kajian agar kebijakan adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gibran: AI Adalah Hari Ini, Kita Harus Menjadi Penguasa Teknologi Itu

T Teknologi

2 hari

Acara dilanjutkan dengan sesi brainstorming yang membahas isu prioritas nasional, termasuk peluang penguatan sinergi dan mekanisme kolaborasi. Rencana tindak lanjut FKK 2026 mencakup Policy Talks, analisis kebijakan sektoral, penyusunan rekomendasi kebijakan, Policy Expose, dan optimalisasi Legal Policy Hub sebagai platform repositori kebijakan.

Seluruh peserta berkomitmen mendukung rangkaian kegiatan FKK 2026 guna mewujudkan kebijakan publik yang implementatif, adaptif, dan berdampak bagi visi Indonesia Emas 2045.

ICN Luncurkan Indeks Demokrasi Digital Bondowoso 2026, Landasan Kebijakan Berbasis Data

P Politik

14 jam

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.