Pimpinan Komisi IV DPR Minta BNPB Kumpulkan Data Ancaman El Nino-Kemarau Panjang
PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestrasi pengumpulan data ancaman beserta potensi dampak yang akan menyertai fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau pada tahun 2026 ini. Data yang akurat dinilai akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif.
Hal ini disampaikan Alex merespons langkah antisipatif Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026.
Data Akurat untuk Antisipasi yang Tepat Sasaran
Menurut Alex, data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. “Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (4/8/2026).
Alex menegaskan bahwa potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. “Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Fokus pada Daerah Rawan Karhutla
Alex mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang selama ini menjadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). “Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegas Alex.
Ia juga menyoroti perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan memadamkan Karhutla yang hanya seadanya, serta lokasi Karhutla yang berada di tengah rimba belantara. “Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” tambah Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat itu.
Menjaga Ketahanan Pangan
Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah di semua tingkatan menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. “Yang paling paham karakteristik daerah, tentu saja para pemimpinnya,” ujarnya. Kementerian Pertanian harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau.
“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.
Proyeksi BMKG
BMKG memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena ini memicu penurunan curah hujan, udara yang lebih kering, dan kemarau yang lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.
Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Pada bulan Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan September.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.