Ramai Pagar Tinggi di Mal, Menko Polkam Pastikan Bukan Tanda Situasi Tidak Aman

PlatMerah.com – Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemasangan pagar tinggi di beberapa mal tidak berkaitan dengan potensi gangguan keamanan. Fenomena ini merupakan langkah pengelola mal untuk menjaga keamanan internal dan bukan indikasi adanya kerusuhan.

Penjelasan Menko Polkam Mengenai Pagar Tinggi di Mal

Djamari Chaniago menjelaskan bahwa pemasangan pagar tersebut adalah inisiatif dari pengelola mal demi keamanan mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa beberapa pemasangan pagar tanpa izin telah mendapat penertiban dari pemerintah daerah setempat.

Diduga Korupsi Proyek Infrastruktur, Mantan Bupati Rohil Afrizal Sintong Diperiksa Polda Riau: Analisis Politik dan Dampak Sosial

P Politik

45 hari

“Jadi semuanya itu adalah untuk kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memiliki izin seperti yang dilakukan di beberapa tempat,” ujar Djamari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8).

Menolak Isu Hoaks dan Narasi Resahkan Masyarakat

Menko Polkam meminta masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu liar yang mengaitkan pagar tinggi tersebut dengan kabar akan adanya kerusuhan. Ia mengingatkan agar narasi yang menimbulkan keresahan tidak dibesar-besarkan karena pemerintah daerah telah mengambil tindakan untuk menertibkan pemasangan pagar yang tidak sesuai aturan.

Pemerintah Tetap Menghormati Hak Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapat

Djamari juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau melakukan aksi unjuk rasa. Menurutnya, kritik dari masyarakat justru dianggap positif dan menyegarkan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas.

Trump Puji Xi dan Putin: Netralitas Iran Buka Jalan Gencatan Senjata, AS Soroti Dana Beku

P Politik

49 hari

“Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa, penyampaian pendapat dari masyarakat, tidak ada satu pun yang melarang untuk itu. Menyampaikan kritikan boleh-boleh saja,” jelas Djamari.

Perhatian terhadap Ketertiban dan Pencegahan Tindakan Anarkis

Meskipun aksi unjuk rasa diperbolehkan, Menko Polkam mengingatkan agar setiap demonstrasi dilakukan dengan tertib. Pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap tindakan anarkis, perusakan, atau pembakaran fasilitas umum yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah suatu tindakan-tindakan anarkis,” tutup Djamari.

DPD RI Terima LHP LKPP 2025, Siapkan Pengawasan Transfer ke Daerah

P Politik

36 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.