Lagi-Lagi Bupati Ditangkap KPK, DPR Soroti Biaya Politik Tinggi

PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai tingginya biaya politik dalam Pilkada menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi.

Menurut Dede Yusuf, biaya kontestasi yang mahal membuat banyak kepala daerah merasa perlu mencari pengembalian modal (return) atas pengeluaran yang telah dikeluarkan. Ia juga menyoroti praktik politik uang yang masih tinggi, yang memperparah kondisi tersebut.

KPK Periksa Plt Bupati Sukoharjo 7 Jam, Cecar dengan 23 Pertanyaan

P Politik

1 hari

Biaya Politik Tinggi dan Politik Uang

Dede Yusuf menjelaskan bahwa biaya politik yang tinggi saat Pilkada memicu kepala daerah untuk mencari pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan. Ia mencontohkan, tingkat politik uang pada saat pemilihan sangat tinggi, sehingga banyak kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan.

“Apalagi tingkat money politics pada saat pemilihan menjadi sangat tinggi. Itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/7).

Kewenangan Absolut dan Remunerasi

Selain biaya politik, Dede Yusuf juga menyoroti besarnya kewenangan kepala daerah yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Ia mengatakan, ketika kewenangan ini memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrasikan, atau membuat keputusan yang memiliki hak tertentu, biasanya muncul kewenangan absolut, dan di sanalah akhirnya terjadi korupsi.

Keponakan Prabowo Budi Djiwandono Disebut Minta Kader Awasi Pergerakan Gibran, Gerindra Membantah

P Politik

35 hari

Ia juga menyinggung besaran penghasilan kepala daerah yang belum memadai. Menurutnya, gaji yang sebenarnya tidak terlalu besar dan tunjangan yang tidak bisa dipakai untuk apa-apa selain yang harus masuk melalui kuitansi, ikut menjadi penyebab kepala daerah tergoda korupsi.

Perbaikan Biaya Pilkada

Dede Yusuf menilai perlu ada perbaikan, salah satunya adalah biaya pilkada yang tidak boleh terlalu tinggi. Ia berharap, orang yang maju pilkada tidak mencari besar-besaran pembiayaan, tetapi justru besar-besaran gagasan.

“Hal yang harus diperbaiki pertama yakni biaya pilkada itu tidak boleh tinggi sekali. Itu menyebabkan orang untuk maju pilkada itu benar-benar tidak mencari besar-besaran pembiayaan, tetapi justru besar-besaran gagasan,” jelasnya.

Sinergi Lintas Iman: Polres dan Pemkab Asahan Gelar Doa Kebhinekaan Sambut Hari Bhayangkara

P Politik

43 hari

OTT Bupati Pemalang

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 2 miliar. Istri Bupati Pemalang juga ikut dibawa ke KPK bersama 11 orang terkait OTT ini.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.